Kabar Indo Kabar Berita dan Informasi terbaru yang terpercaya
Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengajukan usulan saham Badan Usaha Milik Negara (PMN) kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Suntikan modal publik senilai $2 triliun itu dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja bank yang berfokus pada perumahan ini.
Para pengamat menilai FTA layak diberikan suntikan publik karena konsisten dalam mendukung program pemerintah untuk mendanai perumahan rakyat.
Ia mengatakan, apalagi saat ini FTA masih menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Dalam Negeri (FLPP). Oleh karena itu, diperlukan permodalan yang kuat untuk mendukung ekspansi kredit FTA.
“Di sinilah mendesak. Pemerintah juga mendukung program utamanya dengan menawarkan perumahan,” kata Joshua Pardede, Ekonom Bank Permata, Selasa (21/7/2021).
Deni Daruri, Presiden Direktur Banking Crisis Center, mengatakan BTN merupakan maksimal untuk program sejuta rumah yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Untuk operasional yang lebih optimal, kami membutuhkan suntikan modal melalui PMN,” katanya.
Menurut Deni, PMN yang diberikan kepada FTA bisa berdampak kuat pada pemulihan ekonomi nasional. Real estate merupakan sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Multiplier effect sektor real estate terhadap perekonomian memberikan kontribusi yang besar. Kemudian juga melibatkan sejumlah besar karyawan.
Sementara itu, Direktur Riset CORE Indonesia Peter Abdullah menyatakan FTA sebagai BUMN memiliki tugas untuk melaksanakan program pemerintah. Salah satunya adalah program pembangunan sejuta rumah yang digagas oleh Presiden Jokowi. Tentu saja, FTA membutuhkan modal yang cukup kuat untuk mendukung program tersebut.
Menurut dia, pemerintah tidak bisa lepas tangan, sehingga konsekuensi logisnya adalah pemerintah mendukung permodalan FTA melalui PMN. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan program FTA.
Peter mengatakan permintaan perumahan kelas menengah ke bawah tidak proporsional dengan ketersediaan. Dengan kata lain, backlog masih sangat tinggi, sekitar 11 juta unit.
“Tentu akan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap badan-badan untuk rakyat,” katanya.
Paulus Totok Lusida, Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI), mengungkapkan BTN butuh penguatan modal. Ia juga berharap pemerintah melindungi sektor perumahan dengan membebaskannya dari PPN dan bea cukai untuk perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
Tahu lebih banyak
Poster
Menurutnya, sektor real estate memiliki peran strategis. Selain memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional, sektor ini menyerap sedikitnya 30 juta tenaga kerja.
