Prokes di Tempat Ibadah

NU-Muhammadiyah Ingatkan Prokes di Tempat Ibadah

Pemerintah telah merevisi aturan penerapan Batasan Tindakan Darurat Masyarakat (PPKM) agar tempat ibadah tidak ditutup. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyepakati aturan baru yang melarang kegiatan yang mengundang banyak orang beriman.

Marsudi Syuhud, Ketua Pengurus Besar NU (PBNU), mengatakan mengubah aturan itu wajar. Menurutnya, aturan tersebut bukanlah aturan baru.

“Jangan dipungut. Ya biasa saja, ikuti saja, biasa saja,” kata Marsudi saat dihubungi, Sabtu (20/10).

“Dulu tidak bisa sholat, ikuti saja aturannya,” ujarnya.

Menurut Marsudi, protokol kesehatan yang ketat harus diterapkan saat kegiatan dan tempat ibadah berlangsung. “Prinsipnya jauh lebih penting menjaga jiwa. Sama seperti perkumpulan yang dilarang. Budaya itu seperti prosedur normal, seperti pada awalnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pengurus PP Muhammadiyah Dadang Kahmad juga mendukung aturan baru tersebut. Saat itu, warga diminta untuk tetap berada di rumah.

Artinya Muhammadiyah mendukung ketika sebaran di zona merah sangat tinggi, ibadahnya tidak di gereja, umat, disarankan untuk tetap di rumah. Baik shalat fardhu maupun shalat jum’at atau shalat jum’at. pertemuan fisik., tapi online, katanya.

Muhammadiyah tetap mengizinkan kegiatan lain yang tidak berbentuk massa. Seolah-olah kita mengumandangkan adzan sebagai tanda salat.

“Boleh satu dua orang, tapi pakai Proka. Kalau ada gereja tutup”, – katanya.

Diketahui, pemerintah telah merevisi aturan untuk menerapkan pembatasan kegiatan di masyarakat darurat (PPKM). Di bawah aturan baru, tempat ibadah tidak akan lagi ditutup dan resepsi akan dibatalkan sepenuhnya.

Perubahannya ada di urutan no. 19 Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tentang perubahan ketiga atas perintah no. 15 Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri untuk COVID-19 tentang Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Darurat. Kegiatan. wilayah Jawa dan Bali.

🔥 Trending 🔥  Manfaat Buah Nanas Untuk Kesehatan

Aturannya, diubah dengan huruf g dan k, adalah tentang menutup ibadah dan menikah. Dalam Surat Perintah No. 1521 di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021, bunyi huruf g dan k aslinya adalah sebagai berikut:

(g) Tempat ibadah (masjid, rumah ibadah, pura, pura, pura dan klenteng, serta tempat ibadah umum lainnya) ditutup sementara;

k. maksimal 30 (tiga puluh) orang berada di resepsi pernikahan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dan tidak menggunakan makanan di resepsi, makanan hanya bisa diangkut dan dibawa pulang

Jadi direvisi seperti ini:

I. Huruf g tempat peribadatan (masjid, tempat ibadah, pura, pura, pura dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang digunakan sebagai tempat peribadatan) tidak menyelenggarakan kebaktian/kegiatan keagamaan selama pelaksanaan PPKM darurat. dan optimalisasi ibadah di rumah

II. Huruf K, pelaksanaan resepsi pernikahan berhenti selama pelaksanaan PPKM darurat.

Sumber artikel