Politik Pemberian Gelar Pahlawan Nasional

Politik Pemberian Gelar Pahlawan Nasional

Pada 10 November 2021, jika sesuai rencana, Presiden Jokowi akan memberikan gelar pahlawan nasional untuk empat tokoh. Yaitu, Tombolotutu dari Sulawesi Tengah, Sultan Aji Muhammad Idris dari Kalimantan Timur, Usmar Ismail dari DKI Jakarta, dan Raden Arya Wangsa Kara dari Banten. Selain telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, pengangkatan pahlawan nasional dalam pemerintahan Presiden Jokowi sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD, yaitu mengutamakan pemerataan kedaerahan.

Masih menurut Menko Polhukam, “Sampai dengan saat ini, Provinsi Sulawesi Tengah belum mempunyai pahlawan nasional. Kemudian Kalimantan Timur juga belum mempunyai pahlawan nasional.” Pernyataan ini tentu saja mewakili sudut pandang pemerintah tentang pengangkatan pahlawan nasional, yang kini sudah berjumlah 191, dan akan ditambah empat orang lagi tahun ini, sehingga total Indonesia akan memiliki 195 pahlawan nasional yang diakui negara.

Diksi “pemerataan kedaerahan” patut disoroti dan dipertanyakan kedudukannya dalam pertimbangan negara mengangkat pahlawan nasional. Mengingat, saat ini pengangkatan pahlawan lebih bersifat formalistik daripada mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan sejarah. Bahkan, dalam beberapa kasus pengangkatan pahlawan nasional ini menjadi semacam proyek daerah untuk mengangkat identitas dan harga diri kedaerahan. Sebuah gejala yang patut kita kritisi bersama.

Akar Historis

Dalam catatan sejarawan Asvi Warman Adam, pemberian gelar pahlawan nasional baru dilakukan pada 1959, atau 14 tahun setelah Indonesia merdeka. Tepatnya pemberian gelar pahlawan dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin dan usulan itu dicuatkan oleh Presiden Sukarno sendiri.

Menurut Sukarno, sebuah bangsa besar memiliki kisah kepahlawanan yang besar, dalam suasana Perang Dingin, di mana Indonesia dalam bahaya, butuh alasan konkret untuk menarik simpati rakyat dalam menggalang kekuatan persatuan. Proyek-proyek mercusuar Sukarno butuh didukung ikatan kewarganegaraan yang solid.

Alasan lain disusunnya daftar pahlawan nasional yaitu keinginan Sukarno membina kerukunan dalam kehidupan politik, di mana ia sendiri yang menjadi pusat dari sistem politik Indonesia pada waktu itu.

Slogan-slogan dan ide besar Sukarno tentang Indonesia yang diarahkan untuk menuju sosialisme telah menjadikan aspek historis dari perjuangan kebangsaan patut diperhitungkan dalam membina kehidupan warga negara. Untuk itu, hampir semua pahlawan nasional yang diangkat Sukarno sejak 1959 adalah orang-orang yang dipandang punya jasa dalam pergerakan kebangsaan.

Abdul Muis, Suwardi Suryaningrat, dan Suryopranoto menjadi angkatan pahlawan nasional yang diangkat pertama kali pada 1959.

Tidak berhenti sampai di situ, masih dalam suasana Perang Dingin dan Indonesia sedang sibuk membangun citra diri sebagai role model bangsa yang mampu membina kerukunan politik, Sukarno menginginkan NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) menjadi ajaran yang dipahami oleh setiap warga negara. Untuk itu, pada 1963 dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 53 yang berisi pemberian gelar pahlawan nasional pada dua tokoh kiri, yaitu Tan Malaka dan Alimin.

🔥 Trending 🔥  BUMN Kembali Membuka Lowongan Kerja, Yuk Daftar Segera.

Tan Malaka dianggap sebagai representasi Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) dan Alimin merepresentasikan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tujuan Sukarno mengangkat kedua tokoh kiri dari kelompok berbeda adalah untuk menghindari timbulnya rasa iri yang dapat memunculkan benih konflik, mengingat Murba dan PKI walaupun sama-sama berhaluan kiri, mereka bersaing atas dasar pandangan yang relatif berbeda tentang politik nasional.

Dua tokoh tersebut dinilai paling representatif dalam mewakili posisi orang-orang di kiri jalan dan mempertegas bahwa keterlibatan komunis dalam sejarah perjuangan bangsa sangat berarti, hingga mereka layak mendapat tempat dalam daftar pahlawan nasional. Suatu kebanggaan bagi kedua partai, meskipun pada 1965 PKI berhasil memenangkan persaingan, dan Murba berhasil dibekukan, karena dituduh mendukung Manifesto Kebudayaan dan mendapat sokongan dana dari Amerika.

Pada 1966, pasca-geger politik Gerakang 1 Oktober (Gestok), Murba direhabilitasi dan PKI dilarang oleh Jenderal Soeharto dan pendukungnya disikat habis.

Pada waktu mengangkat Tan Malaka dan Alimin, Sukarno hanya mempertimbangkan visi politik tanpa mengindahkan prosedur pengangkatan yang telah ditetapkan. Dewan pertimbangan yang dibentuk untuk membidangi hal ini diterobos begitu saja, dan kritik kepada Sukarno pada waktu itu mustahil dilakukan. Sehingga, aktivitas yang ganjil ini terus dilakukan Sukarno hingga menjelang kejatuhan dirinya dari tampuk kepemimpinan nasional.

Setelah Jenderal Soeharto berkuasa, kebiasaan memberikan gelar pahlawan nasional terus berlanjut. Berbeda dari era sebelumnya, Soeharto lebih banyak menaruh perhatian pada pejuang-pejuang sebelum abad ke-20, yaitu mereka yang melakukan perlawanan terhadap VOC ataupun Belanda di mana saat itu istilah Indonesia belum eksis, dan wacana kebangsaan belum muncul.

Dalam periode 1967 hingga 1998 terdapat 20 pahlawan nasional yang berjuang sebelum Abad ke-20, ada nama Diponegoro, Tirtayasa, Pattimura, hingga Tuanku Tambusai dalam daftar tersebut.

Di samping itu, Soeharto menginginkan kalangan militer lebih banyak masuk menghiasi daftar pahlawan nasional; tercatat terdapat 16 pahlawan nasional yang diangkat dari kalangan militer yang diangkat pada masa itu. Di antara semuanya, ada nama Basuki Rachmat, seorang jenderal yang terlibat dalam lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Soeharto juga mengangkat istrinya, Siti Hartinah sebagai pahlawan nasional pada 1996. Sama seperti Sukarno, kritik pada Soeharto di masa itu sulit diucapkan, di samping itu presiden masih punya hak istimewa dalam memberikan gelar pahlawan nasional.

Kepentingan Bangsa atau Kekuasaan?

Sulit untuk dibedakan keputusan pengangkatan pahlawan nasional antara kepentingan bangsa atau kekuasaan. Melihat pengalaman bangsa Indonesia sejak 1959, pengangkatan pahlawan nasional selalu bias dan tidak bisa dilepaskan dari zeitgeist atau jiwa zaman pada saat itu.

Misalnya ketika Sukarno mengangkat tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang terlibat dalam pergerakan kebangsaan, kemudian ditambah dengan tokoh-tokoh nasionalis dan komunis, Sukarno tengah membayangkan Indonesia yang hidup dalam naungan ajaran NASAKOM. Suatu gagasan yang sulit direalisasi, karena antara golongan agama dan komunis tidak pernah menemukan titik temu, kecuali dalam sukarnoisme itu sendiri.

🔥 Trending 🔥  Tips Waspada Terhadap Resiko Kerugian Akibat Kecelakaan Mobil

Meskipun terdapat dampak positif dalam pengangkatan pahlawan nasional yang dilakukan, minimal orang jadi tahu bahwa ada nama-nama tokoh yang berjuang di periode tertentu untuk Indonesia, tetapi apakah itu cukup untuk merepresentasikan makna pahlawan dalam arti sebenarnya? Tentu saja tidak, dan masih sangat jauh. Jadi bisa dikatakan, konstruksi kepahlawanan dalam satu periode sangat bergantung pada arah dan sikap politik penguasa di masa itu.

Dalam misi desukarnoisasi pasca 1966, Soeharto yang berasal dari kalangan militer menginginkan pahlawan diidentifikasi sebagai seseorang yang berjuang mengangkat senjata, sehingga ia lebih banyak memperhatikan tokoh-tokoh militer. Gagasan yang dalam sejarah Orde Baru dipatenkan melalui kurikulum sekolah, sehingga membentuk cara berpikir masyarakat tentang kepahlawanan secara lebih efektif, meskipun maknanya terlampau sempit.

Setelah Reformasi 1998, tradisi pemberian gelar pahlawan terus berlanjut, tetapi cara berpikir yang diterapkan oleh Orde Baru masih belum ditinggalkan; konsentrasi pemberian gelar pahlawan masih berkutat pada tokoh dalam perjuangan fisik. Meskipun demikian bukan berarti pemerintah tidak menaruh perhatian pada tokoh yang berjuang di bidang lain, hanya saja porsinya masih belum memadahi.

Apabila komitmen kebangsaan dikedepankan dalam pemberian gelar pahlawan pada tokoh, setidaknya pemerintah harus mempertimbangkan tokoh-tokoh yang berkiprah di bidang ilmu pengetahuan, jurnalistik, sastra, penyelamatan lingkungan, penegakan hukum, dan banyak aspek lain yang bisa dipertimbangkan. Jika melihat prosedur pengusulan pahlawan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), rasanya kemungkinan itu terbuka lebar, tinggal beranikah pemerintah mengambil jalan yang berbeda dari pemerintah sebelumnya.

Munculnya nama Usmar Ismail dalam deretan nama pahlawan nasional yang akan ditetapkan oleh Presiden cukup memberi angin segar bagi banyak kalangan. Setidaknya pemerintah sudah memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa pahlawan tidak harus dari kalangan militer atau pejuang dalam pertempuran fisik melawan penjajah, tetapi pahlawan juga bisa berasal dari profesi yang lain, selagi kontribusi yang diberikan tokoh itu benar-benar dirasakan oleh warga bangsa.

Pola pikir objektif dan tidak terlalu menonjolkan kepentingan politik dalam pemberian gelar pahlawan nasional adalah harapan semua kalangan. Pemerintah memang harus memberi contoh terkait pengangkatan pahlawan yang memang merepresentasikan semangat kebangsaan. Dari hal terkecil, pemberian gelar harus keluar dari kerangka jawasentris. Dan, itu telah dilakukan oleh pemerintah; tahun ini dua pahlawan nasional yang diangkat berasal dari Sulawesi dan Kalimantan, dua lainnya dari Pulau Jawa, dan akan lebih baik lagi jika di tahun depan semuanya berasal dari luar Jawa.

Pengangkatan pahlawan dari luar Pulau Jawa akan membuktikan bahwa Indonesia masih menjunjung bhinneka tunggal ika sebagai semboyan negaranya. Di samping itu, keputusan tersebut diharapkan mengikis sentimen Jawa dan bukan Jawa dalam dinamika kebangsaan, yang saat ini politik identitas semacam itu sangat mudah dipermainkan untuk mendongkrak elektabilitas politik seorang tokoh dari kelompok tertentu.

🔥 Trending 🔥  Ryan Jombang Punyai Bisnis Katering Di Dalam Penjara

Memperluas Pemahaman

Kita tidak bisa mempertahankan kerangka berpikir Sukarno ataupun Soeharto dalam melihat kebijakan pemberian gelar pahlawan nasional pada seseorang. Tetapi, tinggalan kedua rezim itu masih sulit untuk dibongkar, khususnya dalam pemaknaan terhadap kata pahlawan itu sendiri.

Sukarno menginginkan bahwa pahlawan harus termasuk dalam kategori NASAKOM, dalam misi membangun persatuan yang kokoh, meskipun proyek itu akhirnya gagal, karena ada unsur yang tidak bisa sepenuhnya menyatu dalam gagasan tersebut, yaitu antara agama dan komunis. Makna kepahlawanan seperti itu akhirnya runtuh diterpa badai politik.

Soeharto sebagai suksesor Sukarno berharap sesuatu yang berbeda dalam kebijakan pemberian gelar pahlawan. Jiwa korsa dan kecintaan pada matra telah melahirkan banyak pahlawan nasional dari kalangan militer, di samping itu ia enggan memaknai pahlawan sebagaimana Sukarno melakukannya. Ia menunjukkan citra dirinya yang anti-komunis dan pejuang sejati berlandaskan ideologi Pancasila. Sayangnya, pada masa pemerintahannya, pahlawan hanya dimaknai sebagai seseorang yang berani mengangkat senjata, sehingga pahlawan selalu diidentikkan dengan seorang individu dengan pistol atau bedil di tangan. Setelah keruntuhan Orde Baru, pemahaman itu masih dipertahankan.

Kedua citra pahlawan yang dipantulkan dari sikap kekuasaan Sukarno ataupun Soeharto adalah cerita masa lalu yang seharusnya menjadi pelajaran berharga. Tugas generasi saat ini adalah mengembalikan pahlawan ke dalam pengertian yang dominan saintifik daripada politik.

Untuk merealisasi gagasan itu, pendidikan kebangsaan melalui pembelajaran sejarah perlu diaktifkan dan pembahasan mengenai suatu peristiwa sejarah, khususnya di masa revolusi (1945-1949) tidak dipusatkan pada perjuangan militer saja, melainkan perjuangan diplomasi harus diekspos, intelektual, dan diplomat andal yang berhasil mendesak dunia internasional untuk mengakui kemerdekaan Indonesia harus mendapat tempat lebih banyak dalam pengajaran sejarah. Dengan begitu makna kepahlawanan dapat sedikit bergeser.

Pahlawan, dalam penjelasan Scott T. Allison, peneliti heroism science dari Inggris diidentikkan sebagai seseorang yang dengan sadar mau melakukan sesuatu yang positif untuk kepentingan umum. Dari pengertian sederhana ini, kita tidak bisa menolak jika paradigma berpikir tentang pahlawan perlu kita ubah sejak saat ini.

Masih banyak persoalan kebangsaan yang menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia. Kita juga masih terbebani oleh kebiasaan mengangkat dan mengkampanyekan pahlawan dalam kerangka politik penguasa. Untuk itu, usaha menggunakan sains sebagai pertimbangan pengakuan hingga pemberian gelar pahlawan nasional perlu dikedepankan, supaya sejarah bukan menjadi liang perangkap yang menjebak bangsa ini masuk ke suasana perpecahan, tetapi menjadi pintu masuk ke ranah persatuan yang lebih kokoh untuk menghadapi tantangan zaman. Dengan begitu politik pemberian gelar pahlawan nasional bisa sedikit bergeser dari mengedepankan kepentingan penguasa jadi mendahulukan kepentingan bangsa.

#Sumber:Detik.com